Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km2 dan luas perairan kurang lebih 4.097 km2 yang secara geografis terletak antara 115026’28” BT – 117036’43” BT dan 1028’21 LU – 1008’06” LS dengan batas administratif sebagai berikut:

-        Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

-        Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar.

-        Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan.

-        Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan, dengan pertumbuhan penduduk 3.92% pertahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 626.286 jiwa (2010), 841.532 jiwa (2013) dengan kepadatan penduduk rata-rata 22,97 jiwa/km2.

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian yaitu wilayah pantai dan DAS Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian 500-2000 m dpl.

Jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini menurut Soil Taxonomi USDA termasuk kedalam golongan Ultisol, Entisol, Histosol, Inceptisol dan Mollisol. Sedangkan menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah Podsolik, Alluvbial, Andosol dan Renzina.

Karateristik iklim dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam iklim hutan tropika humida dengan perbedaan yang tidak begitu tegas antara musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm per tahun dengan temperature rata-rata 260C. perbedaan temperature siang dan malam anatar 5-70C.

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 626.286 jiwa, dengan pertumbuhan pendudukan dalam 10 tahun terakhir sebesar 3,92% per tahun. Dibandingkan dengan luas wilayah maka kepadatan penduduk mencapai rata-rata 22,97 jiwa/km2.

Penduduk yang bermukim diwilayah ini terdiri dari penduduk asli (Kutai, Benuaq, Tunjung, Bahau, Modang, Kenyah, Punan dan Kayan) dan penduduk pendatang seperti Jawa, Bugis, Banjar, Madura, Buton, Timor dan Lain-lain. Sementara data penduduk menurut agama dan kepercayaan pada tahun 2010 yaitu : Islam 454.815 Jiwa (92,4%), Protestan 25.595 Jiwa (5,2%), Katolik 7.875 Jiwa (1.6%), Budha 2.462 Jiwa (0,5%), dan Hindu 1.477 Jiwa (0,3%). Pola penyebaran penduduk sebagian besar mengikuti pola transportasi yang ada. Sungai Mahakam merupakan jalur arteri bagi transportasi local. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terkonsentrasi di Tepi Sungai Mahakam dan cabang-cabangnya.

Daerah-daerah yang agak jauh dari tepi sungai dimana belum terdapat prasarana jalan darat relative kurang terisi dengan pemukiman penduduk. Mata pencarian penduduk sebagian besar di sektor Pertanian 38,25 %, Industri/kerajinan 18,37 %, Perdagangan 10,59 % dan Lain-lain 32,79 %.

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi oleh sektor minyak dan gas bumi, pertanian dan pertambangan.

Pada tahun 2010, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 83,84 % bagi PDRB Kutai Kartanegara. Sedangkan Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 6,34% disusul Perdagangan dan Hotel (2,86%), Industri Pengolahan (1,28%), Bangunan (3,21%), Sektor Keuangan dan Sewa (0,38%) dan Sektor Lainnya (2,09%).

Tetapi apabila dihitung tanpa Migas, Sektor Pertambangandan Penggalian masih tetap  dominan dengan kontribusi sebesar 54,55 %. Sementara sektor lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup memadai seperti sektor Pertanian (17,83%), Industri Pengolahan (3,59%), Bangunan (9,04%), Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,04%), Keuangan dan Jasa (1,07%).

Sementara ancaman bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah : Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Gagal Teknologi, dan meskipun sampai saat ini kebakaran perumahan dan pemukiman belum secara jelas dikategorikan sebagai bentuk bencana namun kejadian kebakaran perumahan dan pemukiman menempati urutan tertinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ancaman bencana lainnya yang mungkin saja terjadi adalah, Tsunami di Selat Makassar yang berdampak di empat kecamatan (Samboja, Muara Jawa, Marangkayu dan Muara Badak), Wabah Penyakit, Kerusuhan Sosial mengingat di Kabupaten Kutai Kartanegara bermukim berbagai macam suku, dan agama yang ada di Indonesia, juga banyaknya perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan yang beroperasi sehingga menimbulkan berbagai persoalan dari kesempatan memperoleh pekarjaan hingga masalah pertanahan.

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional.

Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara untuk uraian tugas pejabat strukturalnya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor  50 Tahun 2012. Untuk mensosialisasikan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membuat Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.